Hatzaai Artikelen, Menghantar Demokrasi Jadi Impoten

Hatzaai artikelen, merupakan pasal-pasal penyebaran rasa kebencian terhadap warga sipil dan pemasungan terhadap para aktivis. Dahulu pada masa kolonial Belanda pasal ini dijadikan alat politik untuk mengamankan kekuasaannya di Indonesia,dan pada masa Soeharto pasal-pasal tersebut dipertahankan demi kepentingan yang tidak beda dengan kolonial Belanda yaitu mengamankan kekuasaan. Di era reformasi sekarang saatnya pasal ini dicabut karena sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan pada kondisi dimana rakyat menginginkan kebebasan perpendapat (freedom of speech) kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan berkeinginan untuk partisipasi dalam politik secara mandiri (autonomous participation).

Sudah menginjak usia tua Negara Indonesia, terbebas dari kaum penjajah. Usia 60 tahun merupakan umur satu generasi dalam hal ini tentu seharusnya sudah ada kedewasan demokrasi yang tertanam dalam ruh masyarakat dan bangsa ini. Kita tentu tahu bahwa setiap tahun bangsa Indonesia selalu merayakan hari yang bersejarah dan tidak bisa terlupakan. Akan muncul ketidakrelevansian pada bangsa Indonesia sekarang ini. Karena masih banyak pemasungan-pemasungan hak terhadap kebebasan terhadap warga negara dan ini tentu menjadi persoalan besar bagi rakyat Indonesia, dimana suatu bangsa yang sudah memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan demokratis akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi perampasan-perampasan keadilan dan hukum terhadap para aktivis, mahasiswa, tokoh organisasi,dan masyarakat sipil.

Membangun masyarakat yang demokratis tentu dimulai dari tataran para parlemen sehingga kemudian akan menyentuh kepentingan masyarakat dan “ruh” yang merupakan kekuatan bagi kepentingan masyarakat. Demokrasi tidak bisa dieliminir pada satu sisi yang kemudian cendrung memihak pada kekuatan tertentu. Membangun sebuah demokrasi terkadang seringkali disalah artikan, manakala demokrasi itu harus berbaur dengan keashoran, nilai-nilai sopan santun sehingga ketika para demonstran turun kejalan dengan melakukan penghinaan foto Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian para demonstran dijerat pasal 134 KUHP, pelaku bisa di hukum penjara enam tahun dan ini merupakan salah satu bentuk penghambat jalannya penegakkan demokrasi. Dan kalau hanya berstandarkan pada subtansi bahwa Undang-undang tersebut sebagai langkah pendewasaan para pendemo agar arif dan bijak dalam menyampaikan aspirasinya, maka penerjemahan seperti itu tentu belum bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena argumen itu hanya berpihak pada kelompok penguasa, dan sementara para penguasa yang melakukan korupsi, menyalahgunakan kekuasaannya tidak ada kejelasan hukum yang menjerat mereka dan ini hampir terjadi pada lini kaum penguasa.

Undang-undang Dasar 1945 memberikan kejelasan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) dengan demikian bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali, pengawas dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan tidak malah menjadi sebaliknya digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan sehingga kemudian dengan seenaknya menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dalam pasal 28e (3)dan pasal 28f Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas dan gamblang yang memberikan kejelasan atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang kemudian terhambat oleh pasal-pasal Hatzaai artikelen yang memang pasal tersebut merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik).

Jadi alat penguasa

Pada abad 16, dalam era penjajahan imperialisme dan kolonialisme, di Inggris lahir sebuah produk hukum yang sangat otoriter. Undang-undang pidana tentang komunikasi publik itu menyebar keberbagai belahan bumi ini melalui penjajahan. Dan ini dipakai oleh kolonial untuk mematahkan gerakan-gerakan perlawanan kebangsaan dikalangan pemimpin pribumi, atau mereka yang bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan bangsa terjajah.Hukum ini begitu menggiurkan sehingga bagi penguasa-penguasa kolonial karena sangat menguntungkan, sehingga di mana-mana menjadi “idola” para penguasa kolonial. Di Amerika yang dijajah Inggris, dia dikenal sebagai The law of Sedition. Di India yang di jajah Inggris dia dikenal sebagai pasal 124a British Indian Penal Code. Di Indonesia yang dijajah Belanda, dia dikenal sebagai “Hatzaai Artikelen”. Semua penguasa yang memegang hukum semacam ini sebagai senjata untuk menindas para aktivis yang melakukan kritikan terhadap para penguasa.Yang tragis, pasal penindas itu, tidak segera dihapuskan bahkan sampai saat sekarang masih dipertahankan dan dilestarikan sebagai penjegal pikiran-pikiran kritis para aktivis. Di KUHP Indonesia pasal-pasal Hatzaai Artikelen antara lain pasal 134, 136 Bis, pasal 137, pasal 154, pasal 155, pasal 156 dan pasal 160 KUHP. Dengan munculnya pasal-pasal ini, kebebasan dan kemerdekaan tidak lagi menjadi prinsip tapi justru banyak bermunculan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga sipil. Menanggapi persoalan itu sering kali di dunia Pengadilan sering menjatuhkan hukuman terhadap para demonstran yang dianggapnya bersalah dan telah melanggar pasal 134 dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden. Salah satu contoh yang terjadi adalah pada seorang aktivis mahsiswa bernama Gendho terkait dengan telah diputusnya oleh Majelis Hakim persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.156/Pid.B/2005/PN.Dps atas nama terdakwa I Wayan “Gendo” Suardana yang telah divonis 6 (enam) bulan penjara, pada 10 Juni 2005 yang mana telah dianggap bersalah terbukti melakukan tindak pidana “Penghinaan terhadap Presiden” dalam hal ini adalah sebagai korban pasal 134 jo 136 bis KUHP. Membias pada penculikan terjadi dikalangan para aktivis Mahasiswa ketika melakukan tuntutan terhadap pemerintah dan peristiwa yang telah tejadi ketika Aksi penolakan terhadap kenaikan BBM pada 20 Desember 2004 oleh mahasiswa di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam hal seorang mahasiwa yang bernama Bay Harkat Firdaus Alias Jonday Majlis Hakim Pengadilan telah menjatuhi hukuman 5 (lima) bulan dan 2 (dua) hari dimana pengadilan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden atas dasar pasal 134 KUHP. Dari dua peristiwa tersebut diatas merupakan korban dari pasal-pasal yang memang ditentang oleh para aktivis dan masyarakat karena menjadi penghambat perjalan sebuah demokrasi yang selalu diperjuangkan oleh para aktivis dan masyarakat.

Oleh;

Ali Imron
Pemerhati Hukum dan Voluntir divisi Advokasi di PBHI Pusat

www.pbhi.or.id

Pergeseran Paradigma (Hukuman Mati dan Sistem Pembenarannya)

Hukuman mati merupakan kejahatan negara prameditation – pemikiran dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis dan matang terlebih dahulu – dan/atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh negara.

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang tertua dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua system pidana, baik di negara-negara anglosaxon dengan aliran hukumnya common law system, maupun di negara-negara Eropa kontinental yang system hukumnya civil law. Penelusuran histories terhadap hukuman mati, telah berhasil membuktikan bahwa dewasa ini, di negara-negara dipelbagai belahan dunia ini selalu saja mempermasalahkan penerapan hukuman mati itu.

Ada beberapa negara yang masih mempertahankan hukuman mati dalam stelsel hukum pidana nasional. Salah satu diantaranya, yaitu Indonesia sebagai negara retensionis yang teguh mempertahankan hukuman mati dalam stelsel hukum pidananya. Pidana mati mulai berlaku di Indonesia, pada 1 Januari 1918 yang telah tercantum dalam Wetboek Van strafrecht (KUHP) yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan K.B.v. 15 Oktober 1915, No. 33. S. 15-732 jis. 17-497, 645 yakni W.v.S yang sudah berlaku di Hindia Belanda. Peninjauan pidana mati telah dinasionalisasikan dengan UU 1 Tahun 1946 yang delik-deliknya itu ada di KUHP dan ada pula delik yang tersebar diluar KUHP dalam wujud UU. Ketentuan itu telah ditransformasikan dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting), bahwa negara berhak untuk menjalankan semua peraturan ini, termasuk pidana mati sebagai “kriterium keharusan” dengan maksud negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.

Aliran Retensionis dan Abolisionis Ada dua aliran pemikiran dalam hukuman mati yang berseberangan satu sama lainnya, yaitu aliran pemikiran retensionis (pro) dan abolisionis (kontra). Secara teoritis kontroversial pro dan kontra pidana mati dimulai sejak dipublikasikannya buku ”Dei Dellitti E Delle Pene” Cesare Beccaria (1764), dan pengaruh tulisannya itu terasa kembali berkibar dan berpengaruh besar antara masa perang dunia I dan II yang mendorong bangkitnya aliran humanisme. Intinya, pengakuan eksistensi kemartabatan manusia akan tuntutan penghargaan hak asasi manusia, terutama hak atas hidup (rights to life) dan hak-hak sosial lainnya. Kaum retensionis merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat transcendental, dibangun dari conceptual abstraction, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pengertian khusus teori absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, maka nestapa yuridis berupa hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum. Bahkan secara ekstrim dan kejam teori pembalasan tetap mempertahankan sloganisme Kant, “andaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhirpun tetap dipidana mati pada hari ini.” Tesis ini dikategorikan sebagai tindakan pembinasaan dari teori pembalasan (the vindictive theory of punishment).

Sedangkan teori relatif dengan aspek menakutkan (menjerakan) bertujuan melindungi masyarakat umum dan menakuti niat jahat calon penjahat yang secara potensial dapat berbuat jahat. Teori relatif mengandung aspek menakutkan, tetapi lebih cenderung ke segi proses paksaan psikologis, dengan maskud agar si penjahat menjadi jera, atau upaya menakuti bagi mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat. Sementara kaum abolisionis melihat teori absolut dan teori relatif tidak mempunyai daya pengaruh kuat dan efektif untuk menekan statistik kriminalitas. Pendekatan aliran kriminologi cukup efektif, mencoba melihat pidana mati dari segi “conceptual concritization” yakni pidana mati harus disesuaikan dengan pola perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakat. Kajian ini berusaha meneropong kejahatan dari pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, sosiologis, ekonomi, politik, dan nilai nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat. Selain aliran kriminologi, ada juga dua aliran hukum baru yaitu aliran Penologi, bertujuan untuk mengukur derajat keberhasilan membina dan memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, juga bagi narapidana itu sendiri. Teori pembinaan ini cukup efektif, karena memasukan elemen-element masyarakat sendiri sebagai pusat pembinaan (community oriented) yang mengutamakan pembinaan terhadap narapidana, walaupun konteksnya masih bersifat individual centered dan individual oriented. Sedangkan aliran Victimologi lebih menekankan pemberian reparasi, rehabilitasi, dan kompensasi bagi pihak korban yang mendapat musibah dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat dan memberikan perhatian pada penderitaan dan hak hak si korban.

Perdebatan hukuman mati, tetap saja terjebak pada aliran positivisme legis, lahir lahir dari aliran pemikiran hukum murni, yang selalu berpegang teguh bahwa hukum adalah Undang-Undang, selain Undang-Undang bukan hukum. Sehingga para yuris dalam memutuskan setiap perkara selalu berpedoman pada ketentuan ini. Hakim hanya sebagai mulut yang membunyikan Undang-Undang, tidak mengambil tindakan proaktif untuk menggali nilai-nilai hukum baru yang terus berkembang dalam masyarakat. Secara prinsipil aliran pemikiran hukum murni, selalu manafikan diskusi-diskusi yang bertautan dengan pembicaraan tentang filsafat moral, etika, hak asasi manusia apalagi berbicara sosiologi hukum.

Tradisi positivisme legis seperti Indonesia, temanifestasi dari civil law system yang meletakan sistim hukum terutama pada peraturan perundang-undangan, sedangkan pada negara dengan common law system menekankan system hukum pada sociological yurisprudensi bersifat analitis dan evaluatif yang terdiri dari norma yang tidak tertulis yang berperan penting. Dalam system hukum ini termaktub azas stare decisis atau the binding force of precedents, asas keterikatan hakim pada putusan hakim sebelumnya sebagai precedent Pergeseran Paradigma Untuk mengukur derajat-derajat perubahan paradigmatik hukuman mati pada perspektif positivisme dengan doktrin-doktrinnya yang kaku dan statis berikut penjustifikasiannya, apakah legitimasinya masih relevan sehingga tetap dipertahankan? Pertanyaan ini perlu dikaji dari dua aliran pemikiraan, pertama, aliran sosiologi hukum yang mempelopori lahirnya mazhab “the realitic jurisprudence”atau sering disebut legal realism, dalam perwujudannya berhasil membangun aliran pemikiran hukum kritis, yang berguna untuk mendedah nilai-nilai hukum baru, dengan upaya khusus merumuskan sistem pergeseran paradigma positivisme formalisme ke system pemikiran realisme. Konsep hukum dari paham realisme ini, merumuskan bahwa hukum merupakan kristalisasi dari unsure-unsur nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat sebagai norma atau kaidah penopang keberlangsungan hidup mereka. Aktivitas penthakrifan realisme hukum itu, dimaksud menegasikan pengkhianatan kaum professional hukum, yang acapkali bersembunyi dibalik doktrin legisme yakni hukum yang telah dipositifkan menjadi lege itu adalah konsensus rakyat, dan karena itu hukum merupakan objectifield subjectivities yang telah dinetralkan sebagai “rule of law.”

Kenyataannya, aparatus pemerintah dengan polarisasi hukum positifnya yang “ignoratio juris” menuntut kepatuhan mutlak masyarakat tanpa kompromi dan tanpa kecuali, tidak bisa mengelak dari hukuman. Konfigurasi perubahan paradigma hokum dengan konsep postivisme legis digunakan untuk membangun kesadaran dan mengayomi hak-hak sipil, bukan untuk menjustifikasikan kewenangan rekayasa kekuasaan negara. Sehingga dalam penetrasi rekayasa sosial menunjukkan adanya korelasi yang sistemik antara hukum dan bidang lain dalam masyarakat seperti kebudayaan, politik, ekonomi yang mendorong proses perubahan sosial itu terjadi.

Hukuman mati dengan kadar represifnya yang tinggi (teori pembalasan) dan selalu dalam wujud delik (pidana) lebih dominan dalam kehidupan masyarakat dengan solidaritas mekanis untuk menanggulangi berbagai ancaman dan pelanggaran-pelanggaran terhadap keutuhan kesadaran nurani kolektif. Sedangkan hukum represif tidak berfungsi secara efektif dalam suatu masyarakat yang telah berkembang menjadi modern, heterogen dan penuh diferensisasi. Kedua, dari hasil catatan perjuangan filsafat kemanusiaan abad 18 tentang eksekusi hukuman mati melalui Quillotine, maupun ke tiang gantungan bernoda darah manusia, merupakan fitnahan terhadap fitrah hidup manusia dewasa ini.

Hanya demi keuntungan suatu masa depan historis, menuntut orang percaya bahwa hukuman mati dilegitimasikan demi penundukkan mutlak rakyat kepada otoritas penguasa. “Bukankah obat akan ditemukan pada sifat dan karakter dari penyakitnya.” Tetapi, lazimnya para penguasa, demikian juga hakim tidak terlalu minat membicarakan tujuan hukuman mati karena dianggap memasuki dunia filsafat sehingga “discovery of penal aims” diserahkan kedunia intelektual sebagai diskusi imajiner “as doctor regard discussion of the ethics of euthanasia or abortion something that they ought not to think about while on dutyI.” Sungguh, manusia terlempar dalam naluri primordial yang irasional maka manfaat dan kerugian hukuman mati sepanjang berabad-abad sampai sekarang, merupakan suatu proses kevakuman intelektual, penghinaan terhadap kemartabatan manusia, dihimpit pesimisme rasional yang naif. Bahkan hati nurani pun tak punya andil dalam gerakan dinamis kehidupan manusia, dari suatu filsafat kemanusiaan dengan hal-ikhwal hukum keseimbangannya yang menantang nurani dan nalar manusia, bukan dengan cara merilis konsepsi maupun doktrin-doktrin teoritis masa lalu, bukan juga harapan dan janji teoritis masa datang, melainkan mengusung pemikiran kritis, ide-ide, fakta-fakta yang diakui demi kepentingan manusia dewasa ini. Bukankah manusia mempunyai akal budi dan hati nurani untuk berubah? Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang sangat jauh kedepan?.

Emilianus Afandi Laggut,SH

www.pbhi.or.id

Tentang Pertahanan Di Indonesia

Oktober 2005

Writing panel: Gunawan

Studi Kebijakan, Divisi Analisa Kebijakan Publik, Pemantauan, dan Kampanye PBHI

---

bab 1

buku putih dan merah darah

“Apapun Bisa Dilakukan oleh Militer,Kecuali Mendirikan Bayonet dan Duduk Diatasnya”“Tuhan Berpihak Kepada Bataliyon yang Terkuat”

Dua kutipan diatas adalah ucapan almarhum jenderal alteleri Napoleon Bonaparte, dipilih untuk menggambar sejarah dan perkembangan militer dalam konteks pertahanan dan keamanan di Indonesia. Militer Indonesia dalam sejarahnya tidak pernah satu fungsi: pertahananan (apapun bisa dilakukan), yang secara doktrinnya dikenal sebagai “jalan tengah” seperti yang diperkenalkan oleh almarhum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di tahun 1950-an yang kemudian berkembang menjadi Dwi Fungsi ABRI sebagaimana hasil Seminar II Angkatan Darat di tahun 1966, yang melegitimasi peranan militer di luar pertahananan, tetapi juga peran keamanan, sosial, politik, kebudayaan bahkan olah raga.

Militer mengambilalih kekuasaan sipil (kudeta) telah dilegitimasi oleh Buku Putih tentang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) - G30S/PKI (Partai Komunis Indonesia) - yang disusun oleh almarhum Nugroho Notosusanto dan kawan-kawan. Tragedi 1965 adalah petualangan (advonturisme) politik PKI yang melibatkan apa yang disebut PKI sebagai “perwira progresif” (perwira berpikiran maju) yang telah dibina oleh Biro Chusus PKI dalam rangka KKM (Kerja di Kalangan Musuh) sebagai bagian dari praktek MKTB (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan). Soeharto dan Angkatan Darat – terutama sekali RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan DARAT – sekarang menjadi KOPASSUS (Komado Pasukan Khusus) dan KOSTRAD (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) - adalah penyelamat yang kemudian menghantar Soeharto diangkat sebagai Pangkopkamtib (Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dan mendapatkan Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret) dari mendiang Presiden/Mandataris MPR/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno almarhum.

Sejarah (history) tragedi 1965-1966 versi negara/militer (his- story) dalam perkembangan banyak bukti baru yang menunjukan bahwa tragedi berdarah dan penuh misteri tersebut melibatkan black proganda militer (kebohongan di depan publik) dan provokasi kekerasan terhadap massa yang dilakukan militer memunculkan pembantaian massal. PKI memang terlibat seperti yang diakui oleh salah seorang anggota Politbiro PKI, Sudisman. Namun keterlibatan kesatuan-kesatuan militer yang mengambil bagian dalam pembunuhan para jenderal dan perebutan RRI bertindak mandiri bahkan peristiwa tersebut adalah konflik internal Angkatan Darat khususnya konflik internal Divisi Diponegoro. Penelitian-penelitian lain juga telah berhamburan yang menunjukan aktor-aktor lain dibalik atau diluar Untung, Dul Latief, Suparjo dan D.N. Aidid berserta lima kamerad, misalnya Soekarno, CIA, bahkan pribadi Soeharto sendiri. Yang pada intinya teks buku putih G30S/PKI-nya tentara harus dikritisi dan tentara mesti melakukan kritik-otokritik atas keterlibatanya dalam tragedi berdarah tersebut.

Dampak dari pemalsuan sejarah ini adalah munculnya negara dan masyarakat tanpa ideologi (kesadaran) dan tanpa kritisime, diperlemahnya supremasi sipil atas militer, sehingga persoalan pertahanan yang merupakan kebutuhan publik (public goods) yang harus menjadi kebijakan publik yang diselenggarakan negara, 100% dibawah dominasi dan hegemoni militer dalam perkiraan ancaman dan perencanaan strategisnya.

Tahun 2003, Departemen Pertahanan Negara Republik Indonesia mengeluarkan “Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia” yang diberi judul Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21. Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 16 Ayat 4 telah mengamanatkan Menteri Pertahanan untuk menyusun “Buku Putih Pertahanan” serta penetapan kebijakan kerja sama bilateral, regional dan internasional dibidangnya.

Buku Putih Pertahanan ini memiliki dua arti penting. Pertama, untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh tentang penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia dan keterpaduan perwujudannya. Kedua, untuk mengkomunikasikan kebijakan pertahanan Indonesia kepada masyarakat internasional. Melalui pemahaman tersebut akan tercipta rasa saling percaya dan saling menghormati antara segenap komponen bangsa Indonesia, begitupun dengan negara-negara di kawasan regional dan internasional[i], singkatnya untuk confidence building measures.

Di dalam “Buku Putih Pertahanan” tersebut, dapat kita lihat bahwa bersandarkan pada reformasi pertahanan nasional, pembacaan konteks strategis serta perkiraan ancaman dan kepentingan strategis pertahanan, maka kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara tetap bersandar pada sistem pertahanan semesta (sishanrata), yang kemudian oleh pihak TNI ditafsirkan dengan perlunya bahkan memperluas keberadaan komando teritorial (Koter) TNI, seperti rencana Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Djoko Santoso yang akan menambah 19 markas komando distrik militer (makodim), dan markas komando resor militer (makorem).

Dalam sejarah Indonesia sishankamrata (sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta) cukup efektif untuk melucuti Heitesan Dai Nippon (prajurit kerajaan Jepang), baik Rikugun (Angkatan Darat) maupun Kaigun (Angkatan Laut). Menghancurkan manuver tentara pendudukan Inggris (Southeast Asia Command–SEAC) di tahun 1945 dan perlawanan terhadap serdadu-serdadu NICA (Netherlands Indie Civil Adminitration) dalam perang revolusi kemerdekaan nasional Indonesia. Namun perlawanan dan pertahanan serta keamanan nasional bukanlah inisiatif dari Pemerintah atau semata-mata inisiatif dari MBT (Markas Besar Tentara yang kemudian menjadi SUAD – Staf Umum Angkatan Darat), tetapi lebih dikarenakan inisiatif dari para pemuda pelopor (pemuda revolusioner bersenjata). Artinya, bagi rakyat (pemuda), jika negara dalam keadaan bahaya, akan secara sadar mengorganisir milisi untuk menjaga kedaulatan negara dan membangun wilayah pertahanan sehingga bisa dijadikan basis gerilya tentara reguler. Di masa pasca pengakuan kedaulatan RI, Sishankamrata dan Koter dapat mendukung diplomasi dan kampanye militer (kampanye perang) pembebasan Papua Barat, Semenanjung Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara, dimana mobilisasi umum yang diserukan Presiden Soekarno mampu menciptakan sebuah operasi militer yang didukung oleh milisi rakyat sambil mendendangkan lagu “Majulah Sukarelawan” .

Tetapi Koter, di masa Pemerintahan Soekarno juga lahan bagi economic crimes, pemberontakan daerah, infiltrasi intelijen asing, seperti dalam kasus PRRI/PERMESTA (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta). Di masa Orde Baru, Koter semakin parah, karena Koter adalah alat bagi represifitas, korporatisme dan kooptasi negara atas segenap kegiatan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.

Namun pada soal militerisasi sipil di masa Soekarno dan Soeharto bahkan hingga pemerintahan sekarang sama-sama menghasilkan trauma sejarah, mulai dari soal Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai, paramiliter organisasi-organisasi kepemudaan-preman, milisi bentukan TNI di wilayah konflik dan sebagainya.

Selanjutnya, pembentukan 10 Bataliyon Raiders dan Pembentukan Tontaipur (Peleton Intai Pertempuran) Kostrad, serta pembelian pesawat Sukhoi, adalah contoh arti penting bagi TNI tentang “bataliyon yang terkuat” untuk menghadapi perang modern. Namun segenap upaya modernisasi militer dengan tidak disertai pembangunan profesionalisme militer tidaklah membawa pada penguatan pertahanan bahkan menjadi ancaman bagi keamanan nasional (national security). Apa yang menimpa Kopassus dapat kita jadikan pelajaran sejarah. Kopassus sebagai pasukan elit dan pasukan komando yang selalu dimodernkan, dalam era reformasi ini sekalipun, anggotanya masih terlibat dalam pembunuhan politik, peledakan bom, dan menjadi pengawal pengusaha.

Kembali ke soal “Buku Putih Pertahanan 2003” Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan pada tanggal 31 Maret 2003, merupakan penggambaran doktrin sistem pertahanan semesta yang akan dilegalisasi dalam berbagai produk hukum, mempengaruhi postur TNI, dan sebagai dasar pembikinan grand design alutsista (alat utama sistem pertahanan).

Produk hukum tentang pertahanan antara lain: UUD 1945 Bab XII Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara; TAP MPR-RI No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Polri); Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Jika doktrinya adalah sistem pertahanan semesta dan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 (Bab XII Pertahanan Negara Pasal 30 Ayat 2) dan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2), maka akan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam tabel berikut:

---

Kelengkapan Hukum Sesuai Amanat Undang-Undang Nom0r 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

No	Pasal	Produk harus dipersiapkan
1	8 (3)	UU tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung
2	9 (3)	UU tentang: Pendidikan Kewarganegaraan; Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib; Pengabdian Sebagai Prajurit TNI Secara Sukarela atau Secara Wajib; Pengabdian Profesi
3	11	UU Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi TNI
4	15 (8)	Kepres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pertahanan Nasional
5	17 (4)	Kepres Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan
6	18 (3)	UU Tentang Wewenang Panglima Menggunakan Segenap Komponen Pertahanan Negara dalam Penyelenggaraan Operasi Militer
7	20 (2)	PP yang mengatur segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara
8	20 (3)	PP tentang Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan
9	22 (2)	PP tentang wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen

---

Dengan konsep pertahanan semesta seperti yang diasumsikan diatas, misalnya soal Komponen Pendukung, hal itu juga memerlukan produk hukum yang mengatur soal Rakyat Terlatih (Ratih) sebagai komponen pendukung, Keadaan Darurat (Emergency Act) sebagai syarat untuk mobilisasi umum, serta yang mengatur Mobilisasi dan Demobilisasi itu sendiri (di masa Orde Baru telah ada yaitu UU Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Mobilisasi pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara menjadi Undang-undang).

Belum lagi ditambah produk hukum keamanan nasional, misalnya tentang UU Batas-batas Wilayah NKRI, ; UU Anti Teroris, UU Rahasia Negara, dan UU Intelijen, usulan Undang-undang tentang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act/ISA) ataupun yang terkait dengan paradigma TNI, misalnya “Redefinisi Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa” yang ditandatangani Jenderal Wiranto pada tanggal 5 Oktober 1998 dan buku TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa: Langkah-langkah Reformasi Internal Lanjutan TNI (Tahap II) yang ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana Widodo AS pada tanggal 5 Oktober 2001.

Dari sekian kelengkapan hukum tersebut, menurut Andi Widjajanto[ii], pengamat militer dari FISIP UI, regulasi politik I meliputi: (1). RUU TNI; (2). RUU Wajib Militer; (3). RUU Peradilan Militer; (4). RUU Tugas Perbantuan; (5). RUU Operasi Militer Selain Perang; (6). RUU KCKPN; (7). RUU Bela Negara; (8). RUU Mobilisasi dan Demobilisasi; (9). RUU Tata Ruang Wilayah Pertahanan.

Sedangkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, memandang perlunya Undang-Undang Keamanan Negara untuk untuk menemani undang-undang kepolisian, seperti halnya undang-undang pertahanan dengan undang-undang TNI, selain itu, lanjut Menhan Juwono Sudarsono memandang hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan dengan RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta[iii].

Elemen-elemen kritis masyarakat sipil demokratik Indonesia memberikan respon atas proses legislasi pertahanan dan keamanan, yang pada umumnya lebih mengarah kepada kekhawatiran atas menguatnya kembali posisi TNI di luar pertahanan seperti dalam kasus Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) dan RUU TNI. Serta kekhawatiran akan ancaman terhadap hak sipil-politik misalnya dalam kasus UU Anti Teoris dan UU Intelijen. Sedangkan dalam kasus persenjataan TNI, respon diberikan kepada mekanisme pembelian yang dinilai mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme, semisal isu Sukhoigate.

Pertanyaanya adalah apakah masyarakat sipil hanya akan merespon dinamika isu pertahanan itu sebatas bila ada ancaman terhadap supremasi sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia? Jika itu, yang dibutuhkan adalah bagaimana kontrol sipil atas militer tersebut akan dilakukan? Namun jika persoalannya adalah pada kebijakan pertahanan dan keamanan secara menyeluruh, persoalannya adalah bagaimana memasukan aspirasi demokrasi dalam strategi pertahanan dalam kerangka konsolidasi demokrasi?

Di dalam Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, dan “buku putih pertahanan 2003” telah menyatakan berprinsip pada demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, namun hal itu masih harus dibuktikan dalam praktek kesehariannya.

Terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka elemen-elemen kritis masyarakat sipil demokratik harus juga mampu membikin analisis situasi, design, strategic planning, dan logical time work yang mampu memberikan evaluasi atas doktrin sishanrata dan sikap kritis-historis atas peranan TNI serta solusi yang itu nantinya akan berguna dalam memberikan masukan kepada kebijakan pertahanan alternatif, mengawal proses legislasi, uraian penjelasan terhadap masyarakat, dan materi pendidikan bagi masyarakat sipil dan masyarakat politik untuk lebih bisa memahami persoalan pertahanan, mengingat masih lemahnya kapabilitas sipil untuk itu. Kapabilitas tersebut bukan hanya pemahaman atas pengetahuan kemiliteran, dan adanya military enthusias dari pihak sipil, tetapi berkait dengan otoritas.

Jika otoritas sipil sendiri lemah, akibat pemerintahan yang korup, konflik elit yang tak berkesudahan, dan lemah kemampuan politiknya, sedangkan gerakan sosial belum kuat. Sementara pihak militer masih berlaku sebagai warlord di daerah-daerah, bermain api konflik, enggan meninggalkan dominasinya di bidang politik, maka tidak hanya pertahanan dari segi militer saja yang rapuh, tetapi juga ambruknya pertahanan sosial.

Terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2004, adalah moment historis bagi elemen-elemen kritis masyarakat sipil demokratik di Indonesia untuk menciptakan the new historical block bagi kebijakan pertahanan di Indonesia. Tindakan awal yang paling mungkin dilakukan adalah mengajukan kritik terhadap “buku putih pertahanan 2003” dan produk hukum yang terkait dengan pertahanan. Alasan ini diambil karena bersandar Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Bab IV Pasal 13 : “(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara; (2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.”

Maka pilihan hanya ada dua bagi pemerintahan SBY-JK, mengikuti “Buku Putih Pertahanan”, dan melengkapi produk hukum untuk mendukung Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara atau merubahnya, menjadi involutif (reaksioner) atau evolutif (progresif) bahkan revolusioner.

Dengan mengkritisi kebijakan yang telah ada maka elemen-elemen kritis masyarakat sipil demokratik dapat merespon dengan cepat dengan membangun gerakan dalam rangka advokasi jika pemerintahan baru tidak melakukan perubahan. Tetapi jika dilakukan perubahan, maka masyarakat sipil telah memiliki pijakan mengikuti perubahan situasi atau pilihan-pilihan tindakan yang sesuai dengan kondisi.

---

bab 2

menegakkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara

1. Supremasi Sipil dan Kontrol Obyektif “Bedil Harus Tunduk Kepada Partai. Dan Jangan Sekali-kali Bedil Memerintah Partai”(Mao)

Hal yang kontroversial dalam UU TNI adalah tentang tentara rakyat dan pasal yang ditolak yaitu pengerahan pasukan tanpa persetujuan presiden (Pasal 19 RUU TNI Ayat 1 : “Dalam keadaan mendesak, di mana kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa terancam, Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih besar). Kedua hal ini penting untuk dikaji karena hal tersebut terkait erat dengan wacana supremasi sipil.

Tentang penggunaan istilah tentara rakyat, meski definisinya rakyat diartikan bahwa anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 34 Tentang TNI Bab II Jati Diri Pasal 1 Ayat 1. Tetapi definisi terkadang tidak sesuai dengan ruh yang pararel dengan kesadaran sejarah yang dipahaminya.

Selama ini militer Indonesia menganggap dirinya sebagai penyelamat negara dan rakyat dibandingkan dengan politisi sipil yang dianggap cenderung banyak ributnya. Dua kali tentara menyelematkan republik klaimnya, di masa perjuangan fisik 1945 dan di masa Orde Lama, serta di masa sekarang ketika eufhoria reformasi dianggap melahirkan berbagai gejolak sosial.

Namun hal ini dapat dibantah, bahwa perjuangan bersenjata di masa revolusi 1945 tidak dimonopoli oleh tentara (TKR) semata, tetapi didominasi oleh para pemuda revolusioner bersenjata. Dan situasi transisi Orde Lama-Orde Baru yang diawali oleh gerakan militer G30S (Gerakan 30 September) atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) menurut Bung Karno hingga pengangkatan Jenderal Soeharto oleh MPRS adalah sejarah gelap bangsa ini yang harus dibongkar. Serta gejolak sosial yang berbentuk konflik komunal dengan kekerasan, kerusuhan massa, dan gerakan separatis bersenjata tetap tidak bisa dilepaskan dari kekerasan struktural dan kemiskinan struktural di masa lampau (di masa rezim militer Orde Baru) serta indikasi keterlibatan militer dalam gejolak sosial tersebut.

Militer juga merasa harus manunggal dengan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam “Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia”. Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21” dalam Bab II Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara sub bab Reformasi Internal :

TNI telah melakukan berbagai upaya untuk kembali pada jati dirinya sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan melindungi keselamatan rakyat. Oleh karena jiwa rakyat adalah jiwa TNI, maka TNI harus senantiasa memelihara kemanunggalannya dengan rakyat yang merupakan andalan kekuatan pertahanan negara Indonesia.

Sebagai tentara rakyat, TNI harus selalu dekat dengan rakyat. TNI perlu mengenal dan hidup bersama rakyat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memisahkan TNI dari rakyat merupakan pengingkaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan teritorialnya.

Bagi Agus Widjojo[iv], diperlukan kejelian untuk mengangkat nilai hakiki dari kedekatan TNI dengan rakyat dan mencari nilai instrumental bagi implementasinya dalam tatanan sebuah negara demokratis dan modern. Kedekatan TNI dengan rakyat harus selalu merupakan nilai yang berada pada setiap jiwa prajurit TNI secara perseorangan. Dengan demikian dalam setiap tugas apapun yang harus ia lakukan ia akan selalu menghargai dan mencintai rakyat sehingga tidak akan menyakiti hatinya. Tapi kedekatan dengan rakyat tidak serta-merta diartikan merupakan hak pada tataran institusi TNI, karena beberapa alasan : (1) pengertian rakyat dalam sebuah permasalahan dalam negeri menjadi politis dan abstrak (2) rakyat merupakan sumber kedaulatan yang telah menyalurkan mandatnya kepada pimpinan yang ia pilih melalui pemilihan umum (3) TNI tidak memiliki otoritas untuk mengklaim dirinya memiliki “monopoli” rakyat, karena tidak langsung menerima mandat (otoritas politik) dari rakyat, (4) apapun yang dilakukan TNI, harus didasarkan kepada keputusan politik oleh Presiden dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan.

Di lain sisi terminologi tentara rakyat, tentara profesional, tentara revolusioner ataupun tentara praetorian adalah persoalan tipologis yang berangkat dari asumsi-asumsi hubungan militer dengan politik.

Tentara rakyat memiliki kriteria sama dengan tentara revolusioner, yaitu unit militer yang didirikan dalam rangka revolusi: pembebasan nasional dan pembebasan rakyat, sehingga sering juga dipergunakan istilah tentara pembebasan rakyat atau tentara pembebasan nasional atau tentara pembebasan saja. Pasca revolusi, setelah para aktifis gerakan revolusioner (kemerdekaan/pembebasan) berhasil merebut kekuasaan nasional, biasanya tentara pembebasan berubah nama menjadi tentara nasional.

Dalam hubungan sipil-militer, ada dua model dari tentara rakyat, model pertama tentara yang tunduk kepada partai atau organisasi sipil yang menaungi sayap militer tersebut, sebagai contoh tentara merah di tubuh partai komunis, sayap militer dari Fatah (Brigade Al-Aqsa) dan Hamas - Harakah al-Muqawamah al-Islamiyah (Brigade Izzuddin al Qassam) dalam gerakan perlawanan Palestina. Dalam gerakan separatis di Indonesia GAM (Gerakan Aceh Merdeka) memiliki sayap militer bernama AGAM/TNA (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka/Tentara Nasional Aceh), OPM (Organisasi Papua Merdeka) punya TPM (Tentara Papua Merdeka) dan Fretelin (Frente Revolucionario Timorense de Libertacao e Independencia) punya Falintil (Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste).

Model kedua gerakan revolusioner yang mengorganisir diri dalam kesatuan militer, seperti yang dilakukan oleh Castro dan Che Guevara serta diteorisasikan oleh Regis Debray. Unit-unit militer tidak tunduk kepada partai, tetapi bertindak mandiri dibawah pimpinan commandante guerillos. Model Kuba ini banyak dianut oleh beberapa kelompok di Amerika Latin. Dalam gerakan separatis di Indonesia meski berinduk kepada organisasi politik yang menaungi namun, AGAM/TNA, TPM, dan Falintil bertindak mandiri dalam menyusun operasi militernya.

Di Indonesia, semasa revolusi, tentara rakyat atau tentara pembebasan atau tentara revolusioner tidak didirikan oleh negara pasca proklamasi 1945. Dan tidak ada partai ataupun organisasi massa yang membangun sayap militer sebelum Proklamasi 1945, meskipun ada isu yang dihembuskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bahwa SI (Sarekat Islam) mempunyai afdeling B dan PKI membikin DO (Double Organisatie) untuk mempersiapkan pemberontakan bersenjata terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Di tahun 1945, Pemerintah hanya mendirikan BKR (Badan Keamanan Rakyat), 22 Agustus 1945 – atas inisiatif Bung Hatta - yang merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), hingga tanggal 5 Oktober 1945 bekas-bekas PETA (Pembela Tanah Air) dan KNIL(Koninjklijk Nederlands Indisch Leger) yang setia kepada Republik serta beberapa badan perjuangan pemuda melakukan konferensi di Yogyakarta yang menghasilkan pendirian TKR (Tentara Keamanan Rakyat), mendirikan MBT (Markas Besar Tentara) di Yogyakarta dan mengangkat Panglimanya sendiri.

Namun TKR adalah hanyalah salah satu bentuk dari gerakan pemuda bersenjata di waktu itu, karena di luar TKR para pemuda revolusioner bersenjata juga mendirikan badan-badan perjuangan bersenjata, demikian juga partai-partai mendirikan sayap militer, dan kemunculan laskar-laskar rakyat.

Tentara yang bersikap harus berpolitik, menolak tunduk kepada supremasi sipil dan bermaksud mengkontrol seluruh badan-badan perjuangan bersenjata. Namun di waktu bersamaan Amir Syarifuddin selaku menteri pertahanan (keamanan rakyat) selain mendirikan Polisi Tentara dan Staf Khusus untuk Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) dalam rangka mengkontrol tentara, juga mengorganisir badan-badan perjuangan atau laskar-laskar rakyat dalam Biro Perjuangan yang nantinya menjadi TNI Masyarakat juga dalam rangka menandingi MBT.

Kabinet Soekarno-Hatta mendapat penentangan dari gerakan pemuda akibat keraguan Soekarno dalam proklamasi dan kritik pemuda kepada para pembuat dan isi teks proklamasi, terhadap komposisi kabinet yang disusun Soekarno serta ketidaktegasannya dalam menghadapi tentara Jepang dan pendaratan Sekutu – Allied Forces - (Inggris, Australia dan para serdadu NICA). Disisi lain Soekarno juga menghadapi tuduhan penjahat perang (criminal war) oleh Sekutu karena dianggap bekerja-sama dengan Jepang, mendorong Soekarno bermain safety dan akhirnya Soekarno mundur kebelakang setelah kabinet presidensil berubah menjadi parlementer dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.

Segera Sjahrir mendapat penentangan yang sama akibat politik berundingnya. Maka bersatulah para oposisi dalam wadah Fropera (Front Perjuangan Rakyat) yang dibentuk dalam kongres rakyat (3 Januari 1945) di Purwokerto atas inisiatif Tan Malaka, Fropera kemudian berbuah menjadi Persatuan Perjuangan (PP) dalam pertemuan lanjutan di Solo (15-16 Januari 1946). Di kedua pertemuan tersebut Jenderal Sudirman hadir mewakili TNI dan mengutarakan pandanganya yang anti perundingan. Bersatunya oposisi terhadap kabinet Sjahrir bukanlah semata-mata karena rencana politik Sjahrir, tetapi juga lebih dikarenakan jengkel atas komposisi kabinetnya. Tapi yang lebih penting adalah bergabungnya tentara ke PP.

Konflik politik antara Pemerintah dengan pihak oposisi mendorong digunakannya unit-unit militer dan paramiliter, diawali dengan Razia Maret 1946 untuk menangkap para oposan terutama sekali Tan Malaka.

Penangkapan Tan Malaka, ketidaksukaan atas Pepolit, intervensi Departemen Pertahanan atas organisasi tentara terutama sekali pengangkatan Panglima Divisi III (Pekalongan-Kedu-Yogyakarta) dan Divisi IV (Surakarta-Semarang-Madiun) yang kesemuanya diabaikan tentara serta kelanjutan dari politik berundingnya Sjahrir mendorong militer menculik Sjahrir (28 Juni 1946) dan berencana melakukan kudeta pada tanggal 3 Juli 1946 bersama para oposisi yang mereka bebaskan dari penjara Wirogunan Yogyakarta, kudeta tersebut gagal karena melesetnya perhitungan, karena sesampai di Istana Negara Yogya mereka telah dikepung oleh Polisi dan milisi pro pemerintah.

Sikap lebih tegas lagi pemerintah sipil terhadap tentara dilakukan setelah Hatta naik menjadi Perdana Menteri, dengan program Pisau Cukurnya Hatta melakukan Restrukturisasi dan Rasionalisasi (ReRA) di tubuh tentara yang menuntut dibubarkannya beberapa kesatuan tentara terutama sekali di TNI Masyarakat. Pembubaran ini juga banyak penentanganya sehingga terkadang harus dikirim unit tentara untuk membubarkan sebuah kesatuan tentara. Para anggota tentara dan paramiliter yang terkena RERA banyak yang kemudian terlibat dalam Madiun Affair di tahun 1948.

Semasa Orde Lama, Soekarno dan tentara kesal dengan demokrasi parlementarian, sehingga Soekarno harus bersekutu dengan Jenderal Abdul Haris Nasution - yang telah dipecat Soekarno akibat demontrasi tentara mengepung istana presiden dengan meriam pada tanggal 17 Oktober 1956 yang menuntut dibubarkanya parlemen karena parlemen mengajukan RERA di tubuh militer - untuk melaksanakan Undang-undang Darurat (SOB) dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, untuk membubarkan parlemen dan kembali ke UUD 1945. Namun agar tentara tidak dibawah kendali Nasution. Nasution menjabat kepala staf yang berarti tidak pegang tentara secara langsung, sedang seluruh panglima angkatan diangkat menjadi menteri yang berarti hanya patuh kepada Soekarno.

Sejarah berulang, para perwira yang anti Soekarno dan anti Nasution kemudian bergabung dengan oposisi, sekarang dengan para politisi dari Masjumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang memuncak pada peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan PERMESTA (Perjuangan Rakyat Semesta). Ketidakharmonisan tetap melanda tentara, sebut saja ketidak harmonisan antara RPKAD dengan KKO (sekarang Marinir TNI AL) maupun para perwira Diponegoro yang masih di Jawa Tengah dan para perwira eks Diponegoro di Jakarta, meminjam istilah dari Cornell Paper antara perwira Diponegoro yang “kembali ke semangat Yogya” dengan perwira eks Diponegoro yang “terjakartakan dan mendapatkan pendidikan militer di Amerika”, sebuah konflik militer yang turut menyumbang tragedi berdarah dan penuh misteri di tahun 1965-1966.

Di masa kekuasaan Orde Baru, tentara juga bagian dari instrumen kapitalisme internasional-neo imperialisme, yang bisa ditunjukan dengan peran militer sebagai “anjing penjaga modal” atau “satpam perusahaan transnasional” guna mengamankan progam developmentalism (pembangunanisme) dan modal asing dari gerakan rakyat dan terutama di wilayah konflik seperti Aceh dan Papua, militer melakukan upaya sistematis bagi perlindungan perusahaan asing (MNC/TNC) – semisal Exxon Mobile di Aceh dan Freeport di Papua -, yang berdampak pada jatuhnya korban masyarakat sipil non combatant akibat pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan pemindahan paksa.

Disisi lain konsep pertahanan Orde Baru juga mengikuti pola persekutuan Perang Dingin (Cold War) di mana hubungan internasional dibatasi oleh Blok Pertahanan yang dianut sebagai ideologi oleh negara-negara, maka sebagai negara lebih condong ke Amerika, militer Indonesia tidak mempersiapkan menghadapi musuh dari luar karena sudah ada Amerika sebagai polisi dunia tetapi justru mempersiapkan diri menghadapi musuh dari dalam dengan operasi teritorial yang berdampak pada penguatan Angkatan Darat TNI dibandingkan Angkatan-Angkatan lainnya.

Dengan ditumbangkannya rezim militer Soeharto-Orde Baru oleh gerakan reformasi yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa di tahun 1998, seharusnya konsolidasi kekuasaan berada dialur konsolidasi sipil dan konsolidasi demokrasi, tanpa intervensi politik militer. Namun konsolidasi demokrasi kemudian berjalan dalam basa-basi transisi elit politik partai dan demokrasi prosedural yang oligarkis. Pemilu 1999, yang seharusnya sebagai konsensus awal terbentuknya pemerintahan yang demokratis berkedaulatan rakyat, ternyata justru menciptakan oligarki-oligarki kekuasaan partai-partai besar dan personalisasi politik elit. Konflik diantara elit politik pasca Soeharto, mengakibatkan reformasi dan demokratisasi tersendat, karena negara dalam situasi otonomi relatif akibat perebuatan kekuasaan terus menerus. Turunnya Gus Dur menyusul kemudian naiknya Mega, tidak bisa dilepaskan dari politik militer. Puncaknya adalah Pemilu 2004, konflik elite, power struggle dan upaya menciptakan balance of power, elit politik berseberangan dengan basis pendukungnya dan mempolitisasi sektor bisnis dan militer serta polisi.

Hal tersebut menjadikan masalah bagi supremasi sipil atas militer, karena militer tidak diletakan sebagai alat negara, tetapi kekuatan politik yang bisa diajak bernegosiasi, yang berdampak pada tidak adanya kontrol obyektif terhadap militer dan para petinggi TNI yang berbicara diluar batasnya. Dorongan politisasi dan kapitalisasi militer serta power struggle yang melibatkan militer mengakibatkan militer terjebak pada negosiasi-negosiasi politik (day to day politics) dan bisnis yang menghambat profesionalisme militer dan penjaga kedaulatan bangsa. Lemahnya kapasitas politik sipil, menyebabkan reformasi militer berjalan tersendat, sehingga masih terjadi keterlibatan militer di economic crimes, militer sebagai promotor kekerasan di wilayah-wilayah konflik, dan nada-nada keengganan bahwa TNI di bawah struktur Departemen Pertahanan.

Kontrol obyektif sipil atas militer (Objective civilian control), - menurut Samuel Huntington (1995) - istilah ini mengandung pengertian: Pertama. Profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka; Kedua. Subordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer; Ketiga. Pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik tersebut atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer; Keempat. Akibatnya, minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.

Dalam pengertian menghormarti supremasi sipil dan berada di bawah kontrol sipil, perkiraan ancaman dan penggelaran pasukan harus berada di bawah otoritas pemerintahan sipil, yaitu oleh Presiden dibantu Dewan Pertahanan Nasional serta Menteri Pertahanan dan dengan persetujuan DPR. Berbeda dengan tentara politik yang berkehendak dalam menentukan perkiraan ancaman dan penggelaran pasukan termasuk mencari anggaran berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa melalui otoritas pemerintahan sipil.

Secara doktrin, supremasi sipil telah diterima oleh pihak TNI sebagaimana yang disebutkan dalam “Buku Putih Pertahanan” Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21 tentang implementasi reformasi internal TNI , (Bab II Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara sub bab Reformasi Internal TNI), yang meliputi:

• TNI tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya TNI senantiasa melaksanakan tugas negara untuk kepentingan nasional.
• Tugas TNI untuk melaksanakan kebijakan pertahanan sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditentukan melalui keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik TNI ada pada pimpinan nasional.
• TNI sebagai bagian dari sistem nasional, tidak mengambil posisi eksklusif tetapi senantiasa memelihara keterkaitan dengan komponen bangsa yang lain.
• TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan pelibatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan kata lain[v], TNI tidak mempunyai otoritas untuk membuat keputusan politik (seperti menilai keadaan untuk menentukan kapan TNI digunakan) tetapi senantiasa bertindak berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh otoritas politik sipil. Pengadaan senjata[vi], harus sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan, termasuk ancaman-ancaman seperti apa yang bakal muncul ke depan. Perencanaan persenjataan ini merupakan otoritas sipil bukan militer. Tetapi selama ini sipil kita tidak banyak berperan, bahkan terkesan menyerahkan pada militer.

Ambiguitas hubungan sipil militer dalam politik Indonesia kontemporer paling transparan terlihat dalam RUU TNI. Todung Mulya Lubis, praktisi hukum, menyebutkan [vii], RUU ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di masa depan. Kita akan memberi legalitas pada militer untuk melakukan kudeta. Ini merupakan entry point masuknya militer ke dalam kehidupan politik.

Jika RUU tersebut dibuat oleh TNI, maka, kesan kuat yang mengemuka adalah keengganan militer tunduk dalam otoritas sipil dalam memperkirakan ancaman dan penggelaran pasukan. Namun jika RUU itu dibikin oleh para politisi di DPR, maka politisi sipil sedang mempolitisasi militer dalam rangka membangun kekuatan politik. 30 September 2004, akhirnya DPR mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2004, memang banyak hal mengalami perubahan drastis dibandingkan ketika masih berupa RUU.

Sesuai dengan tujuan pendirian Pemerintahan Negara Indonesia – seperti yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 – yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, teknisnya – sesuai dengan UUD 1945 BAB XII - Pertahanan dan Keamanan Negara - Pasal 30 (2), TNI dan Polri sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan, maka sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis harus segera dilakukan peningkatan profesionalisme dan modernisasi TNI bawah kontrol sipil yang dijalankan secara obyektif dan demokratis dalam rangka menjadikan TNI sebagai instrumen kekuatan nasional (instrument of national power) penjaga bangsa (the guardian of nation) yang memiliki kesiapan operasional (operational readlines) dan kemampuan pertahanan (defence capabilities). Lambannya reformasi TNI, akan memperlambat modernisasi pertahanan. Dan lambannya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sipil berdampak pada lambannya reformasi TNI. Selain asumsi tentang masa depan, aspek lain yang harus diperhatikan dalam rangka reformasi dan modernisasi TNI dan pertahanan adalah aspek sejarah, yaitu pelurusan sejarah dan pengadilan HAM.

2. Prediksi Ancaman dan Rencana Strategis Pertahanan

kepada seluruh anggota tentara untuk berpuasa tiga hari untuk “memperdalam keinsjafan atas kesoetjian perdjoeangan kita menoeroet kemerdekaan 100 %(Seruan Panglima Besar Jenderal Sudirman, April 1946)

Sebagaimana ungkap Matori Abdul Djalil – yang kala itu menjabat Menteri Pertahanan RI – dalam sambutan “Buku Putih Pertahanan 2003”, bahwasannya kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional dihadapkan pada perkembangan konteks strategis dan kondisi obyektif bangsa. Di dalam “buku putih pertahanan 2003” disebutkan:

Kepentingan strategis pertahanan Indonesia pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri (Bab IV Perkiraan Ancaman dan Kepentingan Strategis Pertahanan sub bab Kepentingan Strategis Pertahanan Indonesia)

Dalam konteks strategis, hakekat pertahanan negara merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan nasional (national security) dengan kekuatan militer (Bab V Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pertahanan Negara sub bab Konsep Strategis)

Dalam “Buku Putih Pertahanan 2003” dijelaskan ada dua ancaman atas pertahanan di Indonesia, pertama ancaman tradisional, yaitu agresi atau invasi dari negara lain, yang itu dianggap kecil kemungkinannya, salah satu faktornya adanya peranan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Dan yang kedua ancaman non tradisional, yang bagi “Buku Putih Pertahanan 2003” merupakan ancaman yang lebih besar dari ancaman tradisional, yang itu meliputi: terorisme; separatisme; radikalisme; konflik komunal; kerusuhan sosial; perompakan dan pembajakan di laut; imigrasi ilegal; penangkapan ilegal; pencemaran laut; penebangan kayu ilegal; dan penyelundupan.

“Buku Putih Pertahanan 2003” (Bab IV Perkiraan Ancaman dan Kepentingan Pertahanan Strategis) menyebutkan bahwa kepentingan strategis pertahanan negara kedepan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan. Maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demikian maka perioritas penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri:

kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan perioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer selain Perang (OMSP).

Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut antara lain melawan terorisme, menghadapi kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan pembajak, mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu ilegal, mengatasi penyelundupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search an Rescue), pengamanan tugas-tugas perdamaian dunia. (Ringkasan Eksekutif Lahirnya Buku Putih Pertahanan sub bab Lahirnya Buku Putih Pertahanan).

Meskipun dinyatakan dalam “Buku Putih Pertahanan” bahwa reformasi pertahanan sejalan dengan komitmen reformasi nasional, namun perkiraan ancaman dan perencanaan strategis pertahanan dalam “Buku Putih Pertahanan 2003” jelas perlu direvisi, karena pertama, meskipun baru (bergaya reformis), tetapi gayanya lama (the old reactionary regime), atau - meminjam istilah dari Alman Helvas Ali peneliti di Lesperssi - The new singer still sing the old song[viii], yaitu adanya musuh dari dalam. Kedua, dinamika internasional semakin menunjukan pelanggaran batas kedaulatan oleh militer asing semakin mungkin.

Memang jika kebijakan ekonomi-politik Indonesia tetap pro globalisasi yang ditandai dengan kesediaan pemerintahan Indonesia kepada privatisasi dan liberalisasi perdagangan dan permodalan maka kita tidak perlu bertanya kepada Amerika dan Sekutunya “kalian mau minta apa ? konfrontasi ekonomi ? kita jawab dengan konfrontasi ekonomi; Konfrontasi politik ? kita jawab dengan konfrontasi politik? Konfrontasi militer ? kita akan jawab dengan konfrontasi militer, sebagaimana pernah dipidatokan oleh mendiang Presiden Soekarno.

Karena dalam kenyataanya meski tentara pendudukan asing tidak bercokol di Indonesia, tetapi pengkaplingan tanah-air Indonesia oleh pihak asing telah berlangsung seperti yang diungkapkan Tamrin Amal Tomagola[ix]: “Bukit-bukit di Timika untuk Freeport, Lhok Seumawe untuk Exxon Mobile, beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan untuk Monsanto, Buyat Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont Internasional, Teluk Bintun di Papua Barat untuk British Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coa. Bahkan pulau Dewata kebanggaan Indonesiadi Bali nyaris menjadi negara bagian ke-9 Australia”.

Usaha dari lembaga-lembaga keuangan internasional agar pemerintahan Indonesia memprivatisasi air seperti juga di beberapa negara lain, sesungguhnya menunjukan, yang pertama bahwa sedang terjadi krisis air global yang mendorong kapitalisme internasional/neo-imperialisme bermaksud melakukan ekpansi pasar, pencarian laba tertinggi dan pengakumulasian modal lewat privatisasi sumber daya air. Yang kedua krisis air global membikin para ahli memprediksi bahwa air akan menjadi sumber konflik di abad ke-21 ini. Bocoran laporan terkini dari Pentagon yang dikutip The Observer menyebutkan bahwa akan terjadi catastrophic shortage (kekurangan air yang dahsyat) terhadap air di masa mendatang yang akan mengarah pada menyebarnya perang di sekitar tahun 2020[x]. Berarti exit strategy dari jeratan lembaga keuangan internasional dan perusahaan transnasional, dan kebijakan ekonomi-politik Amerika, sangat mungkin memicu ketegangan yang menjurus kepada konflik bersenjata. World Bank, sebagai salah satu sponsor privatisasi air, telah dua kali mengangkat arsitek perang mantan Menteri Pertahanan Amerika menjadi Presiden World Bank, dahulu Robert Mcnamara, arsitek Perang Veitnam tahun 1968, dan kini Paul Wolfowitz, arsitek invasi Amerika ke Iraq tahun 2003. Ini adalah preseden. “Goodby my darling hello Veitnam[xi].”

Sengketa Ambalat, tetap tidak bisa dilepaskan dengan rencana ekplorasi minyak yang melibatkan Shell, pengamanan jalur perdagangan internasional sebagai penopang sistem ekonomi Amerika yang internasional-liberal telah mendorong Amerika berkeinginan mengamankan selat Malaka dari pembajakan dan menyiagakan armadanya untuk patroli internasional yang salah satunya pernah bermanuver di sekitar pulau Bawean. Kebijakan pertahanan dari serangan teroris, mengakibatkan Australia membikin garis pertahanan luarnya hingga wilayah dalam Indonesia. Satuan Radar Pertahanan Singapura sanggup memantau seluruh kepulauan Riau, hal ini berdampak[xii], seluruh penerbangan yang melintas di atas kepulauan Riau harus atas se-ijin Singapura, termasuk Indonesia.

“Buku Putih Pertahanan 2003”, sesungguhnya mengakui adanya kemungkinan konflik kepentingan nasional, seperti yang terungkap dalam Bab I Lahirnya Buku Putih:

Ciri masyarakat global antara lain adanya saling ketergantungan antar bangsa dan tidak jarang berkembang dalam suatu kompetisi yang ketat. Bersamaan dengan itu peta politik dunia cenderung berkembang ke arah perebutan pengaruh sebagai bagian dari perebutan pengaruh antar bangsa, baik pada lingkup global maupun regional. (Bab I Lahirnya Buku Putih)

Keterbatasan kemampuan terutama sektor permodalan, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi, serta aturan pasar bebas yang sangat ketat, telah melahirkan kekuatiran bagi negara-negara berkembang. Ketidakmampuan negara berkembang dalam berkompetisi akan menjadikannya hanya sebagai pasar bagi produk-produk negara maju. Ketimpangan persaingan ekonomi negara maju terhadap negara berkembang akan menimbulkan peluang bagi munculnya ketidakpuasan dan tindakan proteksi, sehingga akhirnya memicu konflik dan krisis yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. (Bab III Konteks Strategis)

“Buku Putih Pertahanan 2003” dalam Bab III Konteks Strategis sub bab R

www.pbhi.or.id

Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, Ham dan Kebebasan

Diterbitkan oleh European Union dan PBHI
ISBN:979-97208-2-6
Xxxxviii ±365 halaman

Buku ini menyajikan penjelajahan atas demokrasi dan hak asasi manusia, yang secara spesifik mengupas tentang pemasungan hak keebasan berekspresi di Indonesia.

Buku yang merupakan hasil studi regulasi PBHI, melihat pola pemasungan kebebasan berekspresi telah dilegitimasi oleh UU no. 9 tahun 1998, UU yang sejatinya dapat memberdayakan masyarakat justru malah sebaliknya hak-hak kebebasan tersebut dibelenggu.

Dilengkapi pula dengan monitoring PBHI terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang menjadi dasar argumentasi PBHI dalam melakukan advokasi hak asasi manusia.

Karena itu, buku ini layak dijadikan bahan rujukan bagi aktivis, legislator, pengamat politik, mahasiswa untuk menyuarakan kebebasan berekspresi

Penulis: Emilianus Afandi Laggut, SH
Tim Peneliti: M. Sauqillah (utama); Suharyati; Haerofahmi;German abdul Kadir; ; Deli Wisnubrata; Agus Suprianto; T. Noor Cahyadi; Suki Ratnasari;
Editor; Erasmus Cahyadi

Buku ini bisa dimiliki dengan mengganti ongkos cetak sebesar Rp. 20,000

Munir : Suatu Kehidupan Munir, SH pejuang Hak Asasi Manusia ini lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965. Kepergiannya meninggalkan seorang istri

Munir : Suatu Kehidupan
Munir, SH pejuang Hak Asasi Manusia ini lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965. Kepergiannya meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan dua orang anak bernama Sultan Alief Allende dan Diva. Sebelum menceburkan diri secara penuh dalam dunia aktifis, dia sempat bekerja di sebuah perusahaan persewaan sound system dan menjual alat-alat elektronik. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang tahun 1985 ini, memulai karirnya di LBH Pos Malang. Ia masuk sebagai sukarelawan di LBH Pos Malang tahun 1989. Munir memulai seluruh kerjanya dari "basis" buruh dan petani. Sebuah kerja yang keras di tempat kumuh, miskin, gelap dan penuh ratap tangis. Tetapi di situlah rupanya dia semakin otentik komitmennya untuk Hak Asasi Manusia.

Setahun kemudian Munir pindah ke Surabaya dan menjadi Koordinator Divisi Perburuhan dan Divisi Hak Sipil Politik LBH. Tahun 1993 Munir diangkat menjadi Ketua Bidang Operasional LBH Surabaya sampai 1995. Karir Munir di LBH terus berlanjut. Usai menjabat Ketua Bidang Operasional LBH Surabaya, ia dipromosikan menjadi direktur LBH Semarang. Ia hanya tiga bulan di Semarang, kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Sekretaris Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Tanggal 16 April 1996, Munir menjadi pendiri Komosi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) serta menjadi Koordinator Badan Pekerja di LSM ini. Di lembaga inilah nama Munir mulai bersinar, saat dia melakukan advokasi terhadap para aktifis yang menjadi korban penculikan rejim penguasa saat itu. Perjuangan Munir tentunya tak luput dari berbagai teror berupa ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap diri dan keluarganya. Usai kepengurusannya di KontraS, Munir ikut mendirikan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial, di mana ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

Saat menjabat Koordinator KontraS namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela para aktifis yang menjadi korban penculikan Tim Mawar dari Kopassus. Setelah Suharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus (waktu itu) Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota Tim Mawar.

Atas perjuangannya yang tak kenal lelah, dia pun memperoleh The Right Livelihood Award di Swedia (2000), sebuah penghargaan prestisius yang disebut sebagai Nobel alternatif dari Yayasan The Right Livelihood Award Jacob von Uexkull, Stockholm, Swedia di bidang pemajuan HAM dan Kontrol Sipil terhadap Militer di Indonesia. Sebelumnya, Majalah Asiaweek (Oktober 1999) menobatkannya menjadi salah seorang dari 20 pemimpin politik muda Asia pada milenium baru dan Man of The Year versi majalah Ummat (1998).

(Dikutip dari bukuCak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi, Willy Pramudya (ed.) - Gagas Media, 2004)

Mencari Keadilan bagi Munir

Oleh: MUGIYANTO



Tanggal 30 Agustus adalah Hari Orang Hilang Sedunia (International Day of the
Disappeared).

Setiap tanggal itu, komunitas HAM di berbagai negara, khususnya di
negara-negara yang punya catatan hitam penghilangan orang secara paksa seperti
Cile, Argentina, Sri Lanka, dan Filipina, mengadakan peringatan.

Sejak tahun 1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan
(Kontras); Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI); dan elemen
masyarakat terutama korban orang hilang dan keluarganya selalu membuat
peringatan.

Dalam tiap kegiatan itulah terlihat peran sentral almarhum Munir. Dengan
gerbong Kontras, Munir mengangkat kasus penghilangan orang secara paksa ke
depan publik dan negara, bahkan saat Orde Baru masih berkuasa. Munir, Kontras,
dan dukungan masyarakat berhasil mendesak penculik melepaskan sembilan dari 24
aktivis prodemokrasi yang diculik pada tahun 1998.

Semangat juang

Sudah hampir satu tahun Munir dibunuh. Namun, semangat juang yang ditularkan
Munir kepada korban dan keluarganya masih bisa dirasakan. Tengok perjuangan
para orangtua yang kehilangan anaknya, istri yang kehilangan suami, dan aktivis
yang kehilangan kawan-kawannya.

Perjuangan Munir kini telah sedikit membuahkan hasil dengan disepakatinya
pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus
Penghilangan Paksa aktivis Prodemokrasi tahun 1997-1998 oleh Rapat Paripurna
Komnas HAM 11 Agustus 2005.

Meski keputusan pembentukan KPP HAM ini bukan tujuan akhir, tetapi bagi
keluarga korban, kemenangan kecil ini banyak memberi harapan untuk mengetahui
nasib korban yang masih hilang dan mendapat keadilan. Karena itu, tidak
berlebihan jika pada Hari Orang Hilang Sedunia ini kita dedikasikan kemenangan
kecil untuk Munir. Tujuannya untuk membangun ingatan tentang apa yang telah
dilakukan Munir terhadap korban dan keluarganya, sebaliknya apa yang telah kita
lakukan untuk Munir, setelah ia menjadi korban.

Peringatan Hari Orang Hilang Sedunia tahun ini juga ditandai dengan
keprihatinan karena masih gelapnya kebenaran seputar pembunuhan Munir.
Keprihatinan ini didasarkan ketidakmampuan (inability) penyidik di Mabes Polri
mengungkap konspirasi pembunuhan Munir, sebagaimana direkomendasikan tim
pencari fakta (TPF) bentukan Presiden Yudhoyono.

Dua hal itu diperburuk proses pengadilan atas salah satu tersangka, Pollycarpus
Budihari Priyanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang cenderung menafikan
adanya konspirasi beberapa orang dalam pembunuhan Munir di Pesawat Garuda, 7
September 2004.

Ganggu program pemerintah

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Pollycarpus melakukan pembunuhan
terhadap Munir, aktivis HAM dan demokrasi yang kritis, dianggap bisa mengganggu
program pemerintah, sementara Pollycarpus adalah aktivis pembela NKRI,
merupakan dakwaan yang lemah dan mengada-ada. Hal ini disampaikan masyarakat
yang bersimpati pada Munir, juga para pembela Pollycarpus.

Dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kontras tentang mandeknya pengungkapan
kasus Munir, Jhonson Panjaitan, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM
Indonesia, mengatakan, pengadilan kasus Munir tidak lebih baik dibandingkan
dengan pengadilan militer atas 11 anggota Tim Mawar Kopassus tahun 1999.
Keduanya tidak berhasil mengungkap dalang (masterminds) dan penanggung jawab
komando, hanya menyalahkan pelaku lapangan. Ironisnya, pengadilan yang satu
dilakukan tahun 2005, oleh rezim yang menjanjikan perubahan dan penghormatan
atas nilai-nilai HAM.

Pengungkapan kasus Munir adalah tantangan, tidak hanya bagi orang-orang yang
menginginkan tegaknya HAM dan keadilan di Indonesia, tetapi terutama merupakan
tantangan bagi pemerintahan Yudhoyono. Bagaimanapun, kasus Munir adalah
pembunuhan politik tingkat tinggi (high profile political assassination) yang
mendapat perhatian masyarakat internasional.

Dalam kasus ini, kredibilitas Pemerintah Indonesia dipertaruhkan. Ketika
pemerintah gagal mengungkap kebenaran dan keadilan dalam kasus ini, tidak
mustahil pemerintah juga akan kesulitan mengatasi krisis ekonomi yang melanda
kita karena kurangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, pada Hari Orang Hilang Internasional yang kebetulan jatuh hampir
bersamaan dengan peringatan satu tahun meninggalnya Munir, sudah sepatutnya
pemerintah melalui instansi-instansi terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan,
melakukan terobosan berarti yang bisa menguak para dalang, motivasi, dan
kebenaran seputar konspirasi pembunuhan Munir.

Ini penting tidak hanya untuk menemukan kepastian dan keadilan pada kasus Munir
itu sendiri, tetapi untuk menghindarkan pembunuhan-pembunuhan politik serupa
agar tidak terjadi lagi di masa datang.

MUGIYANTO Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)